Hutang di Tangan Kiri, Pembangunan Infrastruktur di Tangan Kanan

Dated (27 Juli 2017)

Latar Belakang

Infrastruktur dalam sebuah negara adalah salah satu penunjang bagi perekonomian. Dengan infastruktur yang lancar maka secara otomatis akan membuat arus barang dan jasa juga menjadi lebih cepat berputar, dampaknya ongkos produksi perusahaan pun dapat berkurang.

Namun kenyataan lebih susah untuk diharapkan, dalam membangun infrastruktur anggaran yang akan digunakan pastinya akan sangat tinggi, sehingga pemerintah harus dapat memutar otak untuk mencukupi pengeluaran dalam rangka pembangunan infrastruktur tersebut.

Beberapa pilihan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencukupi anggaran dalam rangka pembangunan infrastruktur ini diantaranya dengan menawarkan investasi kepada pihak swasta, effisiensi anggaran, atau hutang. Dan diantara beberapa pilihan tersebut yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan cara melakukan peminjaman atau hutang.

Kita juga mengetahui dampak hutang yang dilakukan oleh pemerintah ini, dengan hutang yang banyak maka tingkat bunga yang akan dihasilkan oleh hutang tersebut juga akan menjadi sangat tinggi.

Permasalahan

Hutang yang banyak akan menghasilkan bunga yang banyak juga, apakah efektif pemerintah membangun infrastruktur tapi dengan bersumber dana melalui hutang?

 

Pembahasan

Hutang pemerintah pusat saat ini telah mencapai Rp3.672T Per akhir mei 2017 angka ini meningkat Rp1.067T Semenjak era pemerintahan beralih dari SBY ke Jokowi. Dan faktor penyebab hal ini adalah untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia. Diantaranya menjalankan proyek prioritas nasional yang telah di usung oleh pemerintahan Jokowi ini.

 

Sumber : KPPIP 

Tentunya untuk menjalankan proyek tersebut tidak akan cukup jika hanya bergantung pada APBN yang ada, perlunya ada investasi asing yang masuk ke Indonesia atau melakukan hutang kepada swasta. Dan jika kita pahami ulang proyek-proyek ini juga dapat berdampak positif bagi Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang proyek-proyek ini pasti akan membutuhkan tenaga kerja sehingga akan ada banyak tenaga kerja baru yang dapat terserap dengan adanya proyek ini.

Selain itu juga proyek ini juga dapat memperlancar industri-industri sehingga dapat memangkas ongkos produksi dari perusahan-perusahaan. Dampaknya tingkat disparitas harga pun tidak akan berbanding terlalu jauh di seluruh kepulauan di Indonesia.

Namun pemerintah jangan terlalu bangga dengan pembangunan infrastruktur ini mengingat kita mempunyai ambang batas hutang sebesar 60% dari PDB, ini juga diperlukan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu diperlukan percepatan-percepatan pembangunan sehingga dampak positif dari hutang tersebut dapat cepat untuk dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan juga jangan sampai terjadi perilaku-perilaku KKN dalam pembangunan infrastruktur tersebut yang akan menambah beban bagi negara.

Kesimpulan & Saran
Hutang untuk infrastruktur tidak dapat dibenarkan dan juga tidak dapat disalahkan. Ini karena infrastruktur memang perlu harus dibangun untuk mendorong perekonomian, sedangkan perlu juga dana untuk dilakukan penganggaran dalam pembangunan tersebut. Selama hutang tersebut dapat produktif bagi negara maka kita perlu mendukung pemerintah. namun kita sebagai masyarakat perlu mengawasi arus dana pembangunan infrastruktur tersebut. karena dengan adanya korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat atau pihak-pihak yang berkepentingan lain maka itu akan menambah beban bagi perekonomian negara mengingat uang yang digunakan bersumber dari hutang yang harus dibayar dan mempunyai beban bunga hutang.